Minggu, 21 Desember 2014






KEBIJAKSANAAN DEPARTEMEN AGAMA DALAM PEMBINAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Oleh : Drs. H. Ahmad Supardi Hasibuan, MA.

Pendahuluan

Dewasa ini bangsa Indonesia sedang mengalami ujian yang cukup berat, mengingat persoalan-persoalan bangsa dan umat beragama telah terganggu yakni dengan terjadinya konflik-konflik yang melanda beberapa wilayah, antara lain NAD (Nanggroe Aceh Darussalam), Poso dan Ambon. Hal ini tidak boleh kita biarkan sedemikan rupa, sebab dikhawatirkan persoalan ini akan menjalar ke daerah-daerah lainnya yang pada gilirannya akan mengancam timbulnya disintegrasi bangsa.

Walaupun kecendrungan disintegrasi bangsa yang muncul belakangan ini bukan semata-mata disebabkan oleh faktor perbedaan ideology dan keyakinan agama, namun lebih didorong adanya ketidak-puasan masyarakat dalam penyelesaiaan kasus-kasus ekonomi, sosial dan politik, dan sentralnya adalah pada kondisi yang kurang adil dan kurang proporsional dalam menyelesaikan konflik-konflik sosial dalam masyarakat luas, namun beberapa fakta di lapangan menunjukkan telah terjadi konflik yang melibatkan umat beragama dan memakai slogan agama.

Kondisi seperti tersebut di atas tidak menutup kemungkinan akan terjadi di Propinsi Riau sebab Propinsi Riau adalah salah satu daerah yang cukup heterogen baik dari segi ummat beragama maupun dari segi etnis dan budaya. Hal itu dapat dilihat dari penduduk Propinsi Riau yang berjumlah sebanyak 5.405.990 jiwa dengan keragaman pemeluk sebagai berikut :

1. Islam : 4.714.982 (87,20 )

2. Protestan : 237.413 (4,40
)
3. Katolik : 82.966 (1,50 )

4. H i n d u : 9.007 (0,20
)
5. B u d h a : 350.572 (6,50 )

6. Lain-Lain : 11.050 (0,20
)

Ummat beragama tersebut di atas, memiliki rumah ibadah yang cukup banyak dengan perincian sebagai berikut :

1. Rumah Ibadah Islam : 11.481 buah
2. Rumah Ibadah Protestan : 1.194 buah
3. Rumah Ibadah Katolik : 246 buah
4. Rumah Ibadah H i n d u : 8 buah
5. Rumah Ibadah B u d h a : 340 buah
=======================
Jumlah : 13.269 buah

Pemantapan Kerukunan

Untuk memantapkan kerukunan hidup umat beragama perlu dilakukan suatu upaya-upaya yang mendorong terjadinya kerukunan hidup umat beragama secara mantap dalam bentuk :

1. Memperkuat dasar-dasar kerukunan intern dan antar umat beragama, serta antara umat beragama dengan pemerintah.

2. Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi dalam menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi.

3. Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka memantapkan pendalaman dan penghayatan agama serta pengamalan agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama.

4. Melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusian dari seluruh keyakinan plural umat manusia yang fungsinya dijadikan sebagai pedoman bersama dalam melaksakan prinsip-prinsip berpolitik dan berintegrasi sosial satu sama lainnya dengan memperlihatkan adanya sikap keteladanan. Dari sisi ini maka kita dapat mengambil hikmahnya bahwa nilai-nilai kemanusiaan itu selalu tidak formal akan mengantarkan nilai pluralitas kearah upaya selektifikasi kualitas moral seseorang dalam komunitas masyarakat mulya(Makromah), yakni komunitas warganya memiliki kualitas ketaqwaan dan nilai-nilai solidaritas sosial.

5. Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang mengarahkan kepada nilai-nilai ketuhanan, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan nilai-nilai sosial kemasyarakatan maupun sosial keagaman.

6. Menempatkan cinta dan kasih dalam kehidupan umat beragama dengan cara menghilangkan rasa saling curiga terhadap pemeluk agama lain, sehingga akan tercipta suasana kerukunan yang manusiawi tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu.

7. Menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat, oleh sebab itu hendaknya hal ini dijadikan mozaik yang dapat memperindah fenomena kehidupan beragama.

Langkah yang dilakukan

Adapun langkah-langkah yang harus diambil dalam memantapkan kerukunan hidup ummat beragama, diarahkan kepada 4(empat) strategi yang mendasar yakni :

1. Para pembina formal termasuk apatur pemerintah dan para Pembina non formal yakni tokoh agama dan tokoh masyarakat merupakan komponen penting dalam pembinanaan kerukunan antar umat beragama.

2. Masyarakat umat beragama di Indonesia yang sangat heterogen perlu ditingkatkan sikap mental dan pemahaman terhadap ajaran agama serta tingkat kedewasaan berfikir agar tidak menjurus kesikap primordial.

3. Peraturan pelaksanaan yang mengatur kerukunan hidup umat beragama perlu dijabarkan dan disosialisasikan agar bisa dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan demikian diharapkan tidak terjadi kesalah pahaman dalam penerapan baik oleh aparat maupun oleh masyarakat, akibat adanya kurang informasi atau saling pengertian diantara umat beragama.

4. Perlu adanya pemantapan fungsi terhadap wadah-wadah musyawarah antar umat beragama untuk menjembatani kerukunan antar umat beragama.

Dalam upaya memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama, hal yang cukup serius kita perhatikan yakni fungsi pemuka agama / tokoh agama / tokoh masyarakat. Diakui secara jujur bahwa masyarakat kita yang regelius memandang bahwa pemuka agama / tokoh agama / tokoh masyarakat adalah figur yang dapat diteladani dan dapat membimbing, sehingga apa yang diperbuat oleh mereka akan dipercaya dan diikuti secara taat dan loyal.

Kerukunan antar umat beragama dikalangan masyarakat ternyata masih belum sempurna, bahkan dapat kita katakana kerukunan yang semu. Seperti yang terjadi di Poso, Ambon dan lain-lain. Keadaan semacam itu bila dikaji secara mendalam akan berdampak terhadap kerukunan umat beragama. Tokoh agama masih dihinggapi perasaan interest tertentu, misalnya dalam menanggapi kasus-kasus Perjanjian Malino II, dan kejadian di berbagai wilayah di tanah air Indonesia.

Hal-hal semacam ini berakibat umat beragama menjadi pecah atau terancam kerukunanya, sehingga dalam memahami hal-hal seperti ini peranan agama dan politik perlu ditingkatkan terutama bagi para tokoh agama / tokoh masyarakat. Demikian pula tokoh-tokoh agama sangat berperan dalam membina umat beragama, oleh karena itu mereka harus ditingkatkan pengetahuan dan wawasannya dalam pengetahuan agama, sebab yang mempunyai kecenderungan kurang rukun adalah kelompok umat beragama.

Jika pemuka-pemuka agama tidak bisa memahami dan meneladankan atas perbedaan dan persamaan antar agama kepada masyarakat, maka akan timbul kasus-kasus yang mengakibatkan terjadinya kerawanan, antara lain konflik intern umat beragama maupun antar umat beragama serta antara umat beragama dengan pemerintah, yang dimanfaatkan oleh golongan ekstrim dalam bentuk adu domba / memecah belah.

Penyebab Konflik

Adapun penyebab terjadinya konflik antar ummat beragama adalah disebabkan tiga faktor utama yaitu :

1. Faktor ekonomi dan politik.

Faktor ini sangat dominan sebab terjadinya kerusuhan sosial di berbagai daerah di negeri ini adalah disebabkan ketidakpuasan kalangan masyarakat terhadap terjadinya kesenjangan sosial yang sangat tajam antara si kaya dengan si miskin, antara pejabat dengan rakyat jelata, antara ABRI dengan sipil, antara majikan dengan buruh, antara pengusaha besar dengan pedagang kecil, sebagai akibat dari kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, politik dan ekonomi yang tidak memihak kepada masyarakat bawah. Ketidakpuasan tersebut diwujudkan dalam bentuk protes-protes sosial yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan sosial, ditambah lagi dengan bumbu-bumbu agama yang menopang untuk melegitimasi aksi-aksi tersebut.

2. Faktor agama itu sendiri yang meliputi :

a. Pendirian Rumah Ibadah yang tidak didirikan atas dasar pertimbangan situasi dan kondisi ummat beragama serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Penyiaran Agama yang dilakukan secara agitatif dan memaksakan kehendak bahwa agamanyalah yang paling benar, sedangkan agama orang lain adalah salah. Lebih berbahaya lagi manakala penyiaran agama itu sasaran utamanya adalah orang yang telah menganut agama tertentu.
c. Bantuan Luar Negeri baik berupa materi maupun berupa tenaga ahli yang tidak mengikuti ketentuan yang berlaku, apalagi sering terjadi manipulasi bantuan keagamaan dari luar negeri.
d. Perkawinan Berbeda Agama yang sekalipun pada mulanya adalah urusan peribadi dan keluarga, namun bisa menyeret kelompok ummat beragama dalam satu hubungan yang tidak harmonis, apalagi jika menyangkut akibat hukum perkawinan, harta benda perkawinan, warisan dan sebagainya.
e. Perayaan Hari Besar Keagamaan yang kurang memperhatikan situasi, kondisi, toleransi dan lokasi tempat pelaksanaan perayaan itu. Apalagi perayaan itu dilakukan secara besar-besaran dan menyinggung perasaan.
f. Penodaan Agama dalam bentuk pelecehan atau menodai doktrin dan keyakinan suatu agama tertentu baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Penodaan agama ini paling sering memicu terjadinya konflik antar ummat beragama.
g. Kegiatan Aliran Sempalan, baik dilakukan perorangan maupun oleh kelompok yang didasarkan atas sebuah keyakinan terhadap agama tertentu namun menyimpang dari ajaran agama pokoknya.

3. Faktor lokalitas dan etnisitas.

Faktor ini terutama muncul sebagai akibat dari migrasi penduduk, baik dari desa ke kota maupun antar pulau. Selanjutnya masalah etnisitas, Indonesia memiliki potensi disintegratif yang tinggi sebab terdiri dari 300 kelompok etnis yang berbeda-beda dan berbicara lebih dari 250 bahasa. Faktor ini akan menjadi pemicu dengan menguatnya etnisitas seperti penduduk asli atau putra daerah dan pendatang yang dengan mudah dapat menyulut perbedaan-perbedaan yang tak jarang berujung pada konflik, bahkan kerusuhan sosial.

Upaya Pemecahan

Untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya konflik sosial atau konflik antar ummat beragama maka dapat dilakukan upaya-upaya pencegahan sebagai berikut :

1. Meningkatkan tarap hidup masyarakat yang dibarengi dengan perbaikan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat, sebab dalam kenyataannya konflik yang terjadi di Indonesia pada dasarnya adalah disebabkan faktor ekonomi dan politik, bukan faktor agama itu sendiri, namun agama dipakai sebagai alat justifikasi dan legitimasi.

2. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan agama-agama (bukan ajaran/doktrin agama) kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui secara pasti tentang tata caranya seperti tata cara pendirian rumah ibadah, tata cara penyiaran agama, tata cara penerimaan bantuan luar negeri untuk kepentingan agama dan lain-lain sebagainya.

3. Menguatkan kesadaran masyarakat tentang saling memahami dan menghormati posisi masing-masing dan mengedepankan persamaan daripada mempertajam perbedaan.

4. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa sesungguhnya agama itu adalah berasal dari yang satu yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan ummat manusia itu juga adalah berasal dari nenek yang satu yaitu Nabi Adam as.

5. Memberdayakan institusi keagamaan sehingga dapat lebih mempererat institusi persaudaraan dan memperekat kerukunan antar ummat beragama.

6. Melayani dan menyediakan kemudahan beribadah bagi para penganut agama dan tidak mencampuri urusan akidah / dogma dan ibadah sesuatu agama serta melindungi agama dari penyalahgunaan dan penodaan.

7. Mengembangkan wawasan multi kultural bagi segenap lapisan dan unsur masyarakat melalui jalur pendidikan, penyuluhan dan riset aksi.

8. Mendorong, memfasilitasi dan mengembangkan terciptanya dialog kerjasama antar pimpinan majelis-majelis dan organisasi keagamaan dalam rangka untuk membangun toleransi dan kerukunan antar ummat beragama.

9. Fungsionalisasi pranata lokal seperti adat istiadat, tradisi dan norma-norma sosial (budaya melayu) yang mendukung upaya kerukunan ummat beragama.

10. Melakukan penegakan hukum (Lou Enforcement) terhadap oknum-oknum yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam kerusuhan sosial dan konflik antar ummat beragama.

Penutup

Demikianlah makalah ini kami sampaikan sebagai bahan diskusi bagi kita dalam rangka memelihara dan meningkatkan kerukunan hidup ummat beragama di Propinsi Riau. ***

©2008 Kementerian Agama Republik Indonesia Pusat Informasi Keagamaan dan Kehumasan
Halaman ini diproses dalam waktu 0.004876 detik