Jumat, 1 Agustus 2014






Lima Program Pokok Kementerian Agama

Lima Program Pokok Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau
Oleh : Drs.H. Asyari Nur, SH MM (Kakanwil Kemenag Riau)

Kementerian Agama adalah instansi pemerintah yang bertugas melaksanakan tugas umum pemerintah disektor keagamaan. Pembangunan bidang agama sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional adalah untuk menciptakan manusia berakhlaq berbudipekerti luhur, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Esa, selain itu kehadiran Kementerian Agama adalah memberikan jaminan hukum dan pelayanan kehidupan beragama, bagi segenap bangsa Indonesia, sesuai dengan amanah Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 .
Pembangunan bidang Agama lebih besar dilaksanakan oleh partisipasi masyarakat, sedangkan pihak pemerintah lebih besar menfasilitasi, sehingga umat beragama terayomi dalam melaksanakan aktifitas pembangunan keagamaan yang dia lakukan, seperti mendirikan rumah ibadah, mendirikan lembaga pendidikan, naik haji ke tanah suci dan lain sebagainya. Peran pemerintah hanya sebagai menfasilitasi, sehingga hajat masyarakat dapat tersalurkan, terbina dengan baik.
Tugas pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama adalah menfasilitasi kepentingan masyarakat beragama tersebut sesuai dengan tupoksi badan pemerintah lainnya. Karena pembangunan masyarakat beragama, adalah pembangunan masyarakat itu sendiri, maka hampir semua departemen mempunyai keterlibatan dalam pembangunan masyarakat beragama tersebut, sesuai dengan tupoksinya apalagi Departemen Dalam negeri melalaui program dinas istansinya, baik Diknas, Pertanian, Perkebunan, Perindustrian Perdagangan, Kesehatan dan lain sebagainya.
Namun demikian dalam beberapa tahap pembangunan nasional, Tugas pokok kementerian Agama ada 5 program pokok, yaitu (1) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, (2) Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama, (3) Meningkatkan mutu pendidikan agama (4) Meningkatkan mutu pelayanan haji (5) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik .
Lima program pokok tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan Agama

Tugas ini bertujuan agar bangsa Indonesia ini dapat diciptakan berbudi pekerti luhur, berakhlaq mulia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau disebut dengan pembangunan manusia seutuhnya.
Pembangunan pada sektor ini, sangat berkaitan dengan subsektor lain, diantaranya melaksanakan pungsi pendidikan dengan baik, melaksanakan program perhajian dengan baik, menata pungsi rumah ibadah dengan baik, menata pungsi lembaga dakwah dengan baik, membangun peran serta organisasi keagamaan dalam ujud sinkronisasi pembangunan keagamaan.
Secara khusus dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ditandai dengan peningkatan penghayatan dan pengamalan agama, dilaksanakan dengan penguatan dalam memperingati hari-hari besar Islam/keagamaan, meningkatkan dan menyemarakkan aktifitas keagamaan seperti Musabaqah Tilawatil Quran dan lain sebagainya.
Peran serta masyarakat bersama Kementerian Agama dan pemerintah daerah dalam meningkatkan penghayatan dan pengalaman beragama, sangat diharapkan, yaitu melaksanakan visi dan misi dalam membangun masyarakat agamis dapat dilaksanakan diantaranya pemberdayaan rumah ibadah
(Membangun/ membantu rumah ibadah, meningkatkan manajemen rumah ibadah, Membangun ekonomi rumah ibadah dengan usaha produktif, Membina remaja masjid , membantu operasional masjid provinsi, kabupaten, kecamatan dan opersional masjid daerah sulit.dll).
Pemberdayaan masjid agar berfungsi dalam memantapkan Iman dan Taqwa adalah melalui takmirul masjid, dengan aktifitas masjid yang produktif akan melahirkan masyarakat agamis yang di idam- idamkan.
Peningkatan Iman Taqwa juga dapat diujudkan dengan meningkatkan Manajemen Lembaga Dakwah dari lembaga Agama yang ada. Lembaga dakwah yang ada tidak hanya melaksanakan ritunitas dakwah yang umum saja, melainkan betul betul melaksanakan misi dakwah untuk daerah- daerah yang membutuhkan atau daerah-daerah kritis, dakwah dilaksanakan baik bersifat langsung, maupun melalui media cetak, media elektronik dan lain sebagainya.
Maka untuk itu lembaga dakwah perlu diberdayakan agar lebih Profesional, melalui orientasi peningkatan mutu dakwah, diantaranya penataran peningkatan mutu mubaligh, penyusunan silabus dakwah, dan pengembangan media dakwah itu sendiri.
Standar terwujudnya peningkatan iman dan taqwa masyarakat beragama adalah terlihat pada adanya peningkatan ketentraman ditengah masyarakat, berkurangnya dekadensi moral, berkurangnya tingkat kriminalitas, berfungsinya rumah ibadah secara baik, meningkatnya jamaah haji dan umrah, kemudian terkumpulnya zakat infaq dan sadaqah sebagai tanggung jawab sosial yang tinggi oleh umat beragama.
Pada tahun 2007/2008 suasana kehidupan beragama mengalami sedikit goncangan, yaitu tumbuhnya berbagai aliran dan juga pribadi bangsa ini mengaku sebagai nabi bahkan membuat agama baru, hal ini memberi isyarat betapa pemantapan pemahaman beragama itu perlu menjadi perhatian kita agar masyarakat terlindungi dari berbagai paham yang menyesatkan.

2. Peningkataan Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan umat beragama merupakan jantung dari ketahanan negara Pancasila ini, kita sadari pertentangan dan perselisihan umat beragama akan melahirkan kehancuran yang fatal bagi semangat persatuan bangsa ini.
Sendi-sendi kehidupan beragama mudah sekali terprovokasi dengan isu-isu yang tidak sehat, maka justru itu kesadaran kerukunan umat beragama harus terus dikawal dengan sebaik- baiknya. Pengawalan kerukunan beragama itu merupakan tata kehidupan yang wajib dilakukan, diantaranya menimalisir gesekan- gesekan yang menimbulkan SARA.
Maka justru itu kesadaran umat beragama itu sendiri terhadap pentingnya kerukunan itu harus dipupuk dan ditingkatkan, diantara gesekan yang mudah dan selalu memuat timbulnya peta komplik itu adalah melalui penyiaran agama, aktifitas keagamaan dan pendirian rumah ibadah.
Mengawal kehidupan beragama agar tetap rukun dan berkembang, tentulah dengan semangat mematuhi segala aturan peyiaran beragama dan pendirian rumah ibadah. Keputusan bersama menteri dalam negeri dan Menteri Agama dalam pendirian rumah adalah sebagai upaya pengawalan kerukunan perlu dipedomani dalam penyelesaian kasus- kasus keagamaan tersebut. Forum Kerukunan Umat Beraragama (FKUB) pada masing daerah harus mempunyai kewibawaan yng tinggi dalam mencermati segala hal yang menyangkut persoalan- persoalan kehidupan beragama tersebut.

3.Peningkatan Mutu Pendidikan Agama

Departemen Agama mempunyai banyak lembaga pendidikan agama, apalagi di Provinsi Riau, banyaknya lembaga pendidikan agama adalah karena tingginya partisipasi masyarakat dalam membangun pendidikan itu sendiri, sehingga kalau dibandingkan aset yang dibangun oleh masyarakat dengan bantuan pemerintah, maka akan kelihatan bahwa aset yang diberikan oleh masyarakat jauh lebih besar ketimbang penyediaan atau bantuan pemerintah daerah selama ini.
Peningkatan pendidikan agama dimulai dari upaya penyediaan bantuan murid dari dana BKS BBM (BOS ) , bantuan rehab dan pembangunan gedung, juga bantuan peningkatan SDM guru melalui sertifikasi, pengangkatan guru baru, orientasi pembelajaran , serta memberikan bea siswa untuk melanjutkan program studi baik ke S1 , S2 dan bahkan ke S3. bahkan ditambah lagi beberapa bantuan yang diberikan untuk menunjang kesejahteraan guru. Selain pegembangan kinerja guru melalui guru bidang studi sejenis, juga dikembangkan model- model pendidikan dengan program baru, seperti Madrasah internasinal dan lain sebagainya.
Upaya peningkatan mutu pendidikan agama ini harus mendapat perhatian yang serius dari segenap jajaran aparatur Departemen Agama, kemudian harus dapat menyatukan pandang dan konsep dari pemerintah daerah agar memperlakukan perhatian yang sama terhadap dunia pendidikan agama. Pendidikan agama adalah pendidikan yang dibangun oleh masyarakat, oleh karenanya mereka berhak mendapatkan perlakuan yang sama oleh pemerintah daerah akan eksistensi pendidikan tersebut.
Peningkatan mutu dunia pendidikan yang dilaksanakan sekarang, diantaranya sertifikasi guru, peningkatan kesejahteraan guru, pengangkatan guru, melanjutkan pengembangan pendidikan guru, peningkatan sarana, menunjang operasional pendidikaan. Selain itu dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia, berbagai peluang untuk menigkatkan peran serta belajar, maka siswa berprestasi dapat diberikan kesempataan mendapatkan beasiswa dari akuni Pondok Pesantren ke berbagai perguruan tinggi, dan MAN Insan Cendikia. Dan lain sebagainya.

Peningkatan mutu pendidikan yang kita harapkan adalah terpenuhinya standar pendidikan sesuai dengan sistim pendidikan Nasional, baik peningkatan sarana, fasilitas lainnya apalagi dalam memperoleh hasil kelulusan yang baik, serta terpenuhinya maksud pendidikan pada umunya. Begitu juga untuk memberikan pelayanan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa ini , maka berbagai program pendidikan MNBI dan madrsah Internasional juga harus dilaksanakan dengan baik.

5. Peningkataan Mutu Pelayanan Ibadah Haji.

Ibadah haji adalah bagian dari konsekwensi negara untuk memberikan pelayanan kepada warga negara dalam menjalankan ibadahnya, maka sebagai aparatur negara, yang bertugas memberikan pelayanan ibadah haji bersama dinas istansi lainnya, perlu memberikan pelayanan secara optimal.
Pelaksanaan ibadah haji dari tahun ketahun semakin menghadapi persoalan- persoalan yang cukup kuat, terutama menghadapi setuasi kota makkah dalam suasana pembenahan besar, yaitu pembongkoran ribuan rumah disekitar masjidil haram.
Pelayanan dalam negeri tentu sangat bisa kita upayakan, diantaranya sukses dalam sitim penyetoran ONH, sukses dan baik dalam penyelesaian dokumen, sukses dan baik dalam memberikan binaan bagi calon haji, sukses dan baik dalam melaksanakan peberangkatan dan pemulangan. Kerja sama dengan berbagai pihak dalam menyelenggarakan ibadah haji, sangat diperlukan, terutama menyangkut menetapkan berbagai kebijakan lokal yang harus ditetapkan atau diakomodir dengan sebaik-baiknya.

5. Meningkatkan Tatakelola pemerintahan yang baik..

Tatakelola pemerintahan yang baik ( Good Gavernance ) adalah suatu tuntutan masyarakat dewasa ini, artinya masyarakat sangat mengdambakan adanya rasa tanggung jawab pimpinan untuk secara bersama- sama mengayomi, memberikan tanggapan serta memotivasi untuk selalu mengutamakan keilmuan ketimbang sifat- sifat kolusi, KKN dan sebagainya. Tata kelola pemerinthan yang baik dimaklumi untuk bersikap tranparansi, akuntabilitas, responsibiitas dan sebaginya. Selain itu tata kerja dengan mekanisme dan protap contsruktif sesuai dengan tupoksi yang ada adalah sebagai ciri profesional dalam pemerintahan yang baik.

Melaksanakan pembangunan bidang keagamaan dalam pemerintahan yang baik memahami akan mekanisme kerja sistim pemerintahan, diantaranya sistim perencanaan, meng organisir kerja,sistim kerja/ operasional, serta kepengawasan kerja dan evaluasi kerja itu sendiri.

Memahami akan pembangunan bidang agama secara menyeluruh, dimulai dari arah dan strategi pebangunan bidang agama itu sendiri sesuai dengan segala kebijakan dan visi dan missi baik pusat maupun daerah.

KETERKAITAN ISTANSI
DALAM PEMBANGUNAN BIDANG KEAGAMAAN

1. Departemen dalam negeri: Mengayomi seluruh sektor pebangunan sektor keagamaan, terutama pada jajaran kesra. ( HBI, LTQ/MTQ, HAJI,KEGAMAAN, BANTUAN KEAGAMAAN, BANTUAN LEMBAGA DAKWAH )
2. Dinas Pendidikan: Masalah pendidikn secara menyeluruh, (sarana/ prasarana, guru, UAN, kepengawasan )
3. Pertanian: Pembinaan Pengembangan pertanian, bagi pondok pesantren. Pengembangan usaha peternakan bagi pondok pesantren.
4. Kesehatan: Perbaikan usaha kesehatan UKS pada lembaga pendidikan, poskestren pada pondok pesantren, pelayanan haji.
5. Perisdustrian/ perdagangan: Pembinan produk halal pada bidang ura dan Majlis Ulama.
6. Dikspora: Kegiatan Pospenas Pondok Pesantren, Kepramukaan pada pondok pesantren.
7. Badan Pertanahan: Pensertifikatan tanah wakaf.
8. Dan lain-lain yang menyangkut kebijakan pusat.

©2008 Kementerian Agama Republik Indonesia Pusat Informasi Keagamaan dan Kehumasan
Halaman ini diproses dalam waktu 0.004423 detik