Kamis, 30 Oktober 2014






PERILAKU BIRO PENYELENGGARAAN HAJI DAN PROBLEMATIKANYA

Oleh: Musdalifah, S Sos

Tahun 2010 menjadi tahun memprihatinkan bagi ribuan Jamaah Calon Haji (JCH) dan Jamaah Calon Umrah (JCU) Indonesia yang ingin ke Tanah Suci dengan menggunakan jasa biro Perjalanan Haji dan Umrah. Kaena keinginan ribuan JCH dan JCU untuk berkunjung ke negeri Kelahiran Nabi Muhammad SAW tersebut sama sekali tidak terealisasi karena pihak travel hanya memberikan janji- janji semu meski calon jamaah tersebut sudah memenuhi semua persyaratan administrasi termasuk biaya besar yang harus dikeluarkan demi terlaksananya niat yang pada umumnya dilaksanakan sekali seumur hidup.

Di Provinsi Riau sendiri, kasus gagalnya calon jamaah haji dan umrah berangkat ke Tanah Suci akibat ulah Travel Penyelenggara Haji dan Umrah yang tidak bertanggungjawab yang sempat terungkap kepermukaan sebanyak 60 an orang. Teridiri dari 22 JCH Plus asal Pekanbaru, Rokan Hulu dan Indragiri Hilir menggunakan biro perjalanan Sekapur Sirih terlantar di Hotel Sabrina Pekanbaru dan gagal berangkat ke Tanah Suci. 28 CJH asal Rokan Hilir terlantar di Medan dan terpaksa pulang ke daerah asal tampa pernah sampai ke Tanah Suci dengan biro perjalanan yang tidak jelas.

Kemudian 13 JCU dari Dumai tertipu dan terlantar disalah satu hotel di Pekanbaru dan Jakarta oleh biro perjalanan PT Berkah Toyyiban. JCU Dumai kemudian tetap berangkat ke Tanah Suci tapi dengan menggunakan biro perjalanan lain. Sepulangnya dari Tanah Suci mereka menuntut pengembalian biaya perjalanan yang telah disetorkan termasuk ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan saat berada di Hotel Pekanbaru dan Jakarta. Tapi itikat baik dari PT Berkah Tayyiban tidak juga kunjung terlihat akhirnya JCU Dumai sepakat melaporkan kasus tersebut ke Kapolres Dumai.

Walaupun ribuan kasus telah menimpa JCH dan JCU, namun hingga saat ini masih banyak travel haji dan umrah yang tidak memiliki izin usaha, namun mereka tetap aktif memberangkatkan jamaah. Banyaknya travel tak berizin tapi tetap beroperasi ini tentu sangat merugikan masyarakat, pemerintah, dan perusahaan yang secara sah mengantongi izin dari pemerintah.

Ironisnya lagi, kasus seperti ini sebenarnya sudah bertahun-tahun berjalan, puluhan bahkan ratusan calon jamaah umrah dan haji terlantar dan tertipu setiap tahunnya karena prilaku pihak travel yang tidak bertanggungjawab.

Namanya saja penyelenggara haji dan umrah khusus, tentu yang dihadapkan masyarakat disini adalah pelayanan khusus dan lebih dari yang biasanya. Tapi kenyataannya, berbagai masalah kerap melanda mereka saat menggunakan biro perjalanan khusus tersebut. Misalnya, jauhnya akomodasi jamaah haji, masalah katering, pembatasan dan penjatahan kouta, terjadinya penggunaan paspor hijau, pelayanan buruk di tanah suci dan sebagainya. Masyarakat selalu mendapat penawaran menarik, namun yang mereka peroleh jauh dari apa yang dijanjikan oleh pengelola travel tak berizin tersebut.

Tetapi sungguh disayangkan dibalik semua itu, banyak jamaah yang tertipu tersebut tidak berani melaporkan travel penyelenggara bermasalah tersebut ke pihak berwajib ataupun ke Kementerian Agama (Kemenag) dengan berbagai alasan, diantarnya karena malu. Akibatnya, travel bermasalah tadi terus saja beroperasi dengan korban yang kian hari kian bertambah.

Permasalahan haji cukup banyak, tetapi tidak satupun solusi yang tepat sehingga permasalahan kian bertambah, keluhan individu menumpuk, biaya ONH makin mencekik, tetapi pelayanan tidak setara dengan harga jual.

Prilaku Biro Perjalanan Haji dan Umrah tersebut jelas mencoreng citra Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Riau, walaupun biro-biro tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan Kemenag. Seperti di Provinsi Riau, dari 15 biro perjalanan Haji dan Umrah hanya beberapa saja yang memiliki izin resmi, selebihnya konsersium dengan perusahaan lain bahkan ada beberapa perusahaan yang sama sekali tidak tercatat di Kemenag RI. Meski sudah dilakukan pemanggilan dan diminta agar menyampaikan fotocopy status perusahaan, namun dari beberapa travel tersebut hingga kini belum juga memberikan laporan status keberadaanya kepada Kemenag Provinsi Riau.

Sementara itu, berdasarkab data dari Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH), saat ini terdapat sekitar 218 perusahaan jasa travel haji dan 100 perusahaan biro perjalanan umrah yang memiliki izin di seluruh Indonesia. Prospek usaha travel haji dan umroh di Indonesia cukup besar dengan semakin tingginya minat dan keinginan masyarakat untuk menunaikan rukun Islam ke lima tersebut. Tapi sepertniya travel yang benar-benar siap memberangkatkan calon jemaah haji masih sangat kurang dan kondisi tersebut dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk membuka bidang usaha dengan berkedok biro perjalanan haji dan umrah. Akibatnya, banyak masyarakat yang menjadi korban penipuan setiap tahunnya.

Bisnis travel haji-umroh adalah layanan dalam bentuk peribadatan, seharunya usaha ini benar-benar dikelola secara benar dan sebaik mungkin agar tidak ada masalah. Walaupun ada Undang Undang yang mengatur tentang Biro Perjalanan Haji dan Umrah, namun kenyataannya peraturan tersebut belum mampu menindak tegas travel haji yang "nakal". Jika dalam kasus penipuan haji dan umrah terungkap, mereka akan muncul lagi dengan menggunakan nama perusahaan yang berbeda, sampai kapan semua ini berlangsung? Wallahu Alam..

Pembenahan dan Pengawasan Terhadap Travel Penyelenggara Haji dan Umrah

Sulit rasanya untuk menggambarkan perasaan JCH dan JCU yang gagal berangkat hanya karena ulah travel "Nakal". Tapi setidaknya rasa malu, marah, sedih, bercampur bingung berkecamuk dalam diri calon jamaah haji dan umrah akibatnya tak jarang seorang calon jamaah haji dan umrah jatuh pingsan dan sakit karena tak sanggup menahan gejolak rasa yang serba hancur. Meski sudah memenuhi semua ketentuan, persyaratan bahkan biaya yang sangat besar sesuai ketetapan pihak penyelenggara haji dan umrah, ternyata harapan mereka harus pupus hanya karena alasan tak jelas dari pihak penyelenggara.

Keinginan untuk menjalankan rukun iman ke lima ini terpancar jelas dalam diri calon jamaah, salah satu alternatif untuk mengantarkan mereka sampai ke tanah suci secara cepat adalah dengan menggunakan biro penyelenggara umrah dan haji plus. Karena jika dipaksakan juga melalui jalur reguler, keinginan tersebut baru bisa terwujud setelah antri bertahun-tahun dalam sistim waiting list (daftar tunggu). Sementara usia semakin senja sehingga rasa ketakutan tidak akan bisa masuk dalam daftar keberangkatan yang masih lama tersebut semakin memaksa mereka untuk menggunakan biro perjalanan umrah dan haji khusus.

Tingginya animo masyarakat serta membeludaknya pendaftar calon jamaah haji dan umrah dari tahun-ketahun tidak diiringi dengan sistem dan managemen operasional yang baku dari penyelenggara haji dan umrah, sehingga terjadi sistem dan aturan identik dengan tambal sulah mudah berubah- ubah. Akibatnya, yang jadi korban adalah masyarakat baik fisik maupun materi.

Permasalahan- permasalahan Haji dan Umrah yang sering terjadi beberapa tahun belakangan ini diantaranya, membludaknya calon pendaftar jamaah haji dan umrah, menjamurnya penyelenggara haji illegal, masalah aircraft, jamaah terlantar, kelaparan, masalah perkemahan atau pemondokan, adanya jual beli kuota dari perusahaan kecil ke perusahaan skala besar, keterlambatan biro perjalanan mengurus barcode visa di Saudi, overstay, kurangnya SDM dan pengetahuan biro perjalanan, SDM yang terlibat menangani Umrah dan Haji Khusus di Kemenag kurang memahami sisi operasional per umrah an & per haji an yang dikelola oleh PPUIH, kurangnya informasi dan pemberitaan di media cetak & elektronik tentang Haji dan Umrah, Kartu kuning (suntikan meningitis) palsu, sanksi hokum yang kurang tegas bagi penyelenggara haji Nakal, masyarakat tidak mau melaporkan biro bermasalah karena malu, tidaknya solusi berkala terhadap permasalahan dengan membuat sistim / aturan serta manajemen tepat serta efektif dan permasalahan lainnya yang jika dirinci satu persatu akan memakan lembaran yang sangat banyak.

Melihat banyaknya permasalahan diatas, sudah selayak ada jalan keluar bagi permasalahan haji dan umrah di Indoneisa. Dalam hal ini ketegasan pemerintah atau produk hukum terkait perlu diaplikasikan secara ketat, selain perlunya petunjuk teknis pelaksanaan atau yang sekarang ini lebih dikenal dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh instansi terkait yang membidangi permasalahan haji, instansi hukum dan per undang undangan tentang bidang hukum atau keputusan yang memberikan kejelasan tentang teknis lebih lanjut pelaksanaan Haji dan Umrah oleh pihak swasta.

Dengan demikian, pemerintah dapat melakukan pengawasan lebih seksama, dan adanya payung hukum yang jelas serta wawasan dan opini bagi pemerintah dalam membuat suatu keputusan dalam permasalahan Umrah dan Haji yang di selenggarakan oleh swasta dalam hal ini Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah dan Haji (PPUIH) di masa- masa mendatang.

Power pemerintah khususnya Kementerian Agama (Kemang) harus didongkrak untuk mengelola tugas besar yang sudah menjadi tanggungjawabnya, yaitu sebagai pencipta kebijakan pokok masalah Umrah dan per Hajian Nasional, dan juga sebagai pelaku bisnis per Hajian itu sendiri atau kalau kita istilahkan Kemenag sebagai wasit plus sebagai pemain. Jadi, segala sesuatu yang menyangkut kebijakan dan pelayanan haji Kemenag harus tegas dan komunikatif, khususnya menyikapi penyelenggaraan 16 hingga 17 ribu kouta haji plus setiap tahunnya. Jika perlu, pemerintah menyediakan biro konsultasi khusus untuk haji dan umrah.

Selain itu, pemerintah hendaknya menyampaikan informasi secara transparan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan haji dan umarah, mulai prosedur pendaftaran, biro perjalanan yang memiliki izin dan biro perjalanan bermasalah, batas bawah dan batas atas biaya perjalanan haji dan umrah, standar pelayanan sebuah biro perjalanan, kuota haji plus dan umrah setiap tahunnya, jadwal pemberangkatan biro perjalanan haji dan umrah, regulasi terbaru, serta informasi lainnya yang dibutuhkan masyarakat.

Semoga dengan belajar dari pengalaman yang cukup panjang haji dan umrah di Indonesia, baik pemerintah maupun masyarakat, kedepan tidak ada lagi kasus terlantar dan penipuan yang menimpa JCH dan JCU Indonesia, amin. (*)

Penulis adalah:
Staf Subbag Hukmas dan KUB
Kanwil Kemenag Riau

Pekanbaru, 25 Februari 2011

©2008 Kementerian Agama Republik Indonesia Pusat Informasi Keagamaan dan Kehumasan
Halaman ini diproses dalam waktu 0.004170 detik