Rabu, 26 November 2014






POTRET KERUKUNAN UMAT BERAGAMA MASYARAKAT RIAU

Oleh: Agus Saputera

Berdasarkan hasil pencacahan sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Provinsi Riau adalah 5.543.031 orang yang terdiri dari 2.854.989 laki-laki dan 2.688.042 perempuan. Dari data sensus diketahui pula bahwa penyebaran penduduk Provinsi Riau masih bertumpu di Kota Pekanbaru yang merupakan ibukota Provinsi Riau, yakni sebesar 16,31 persen, kemudian diikuti oleh Kabupaten Kampar sebesar 12,38 persen. Sedangkan prosentase terkecil terdapat di Kabupaten Meranti yang merupakan Kabupaten termuda di Provinsi Riau, yakni 3,18 persen.

Sedangkan luas wilayah Provinsi Riau sekitar 88.672,67 km persegi yang didiami 5.543.031 orang, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Provinsi Riau adalah sebanyak 62 orang per kilo meter persegi, tergolong kepada komposisi penduduk yang cukup padat. Provinsi ini terletak tepat di tengah-tengah pulau Sumatera yang berbatasan dengan beberapa provinsi tetangga seperti Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, dan Kepulauan Riau, sehingga secara umum penduduk Provinsi Riau beserta budayanya menjadi tempat bertemu, berassimilasi dan berakulturasi berbagai budaya yang dibawa oleh pendatang dari berbagai etnis baik di dalam maupun di luar pulau Sumatera.

Dengan demikian, komposisi penduduk Provinsi Riau terdiri dari masyarakat yang sangat heterogen dengan beragam etnis, suku, status sosial, agama, budaya dan bahasa. Keadaan ini didorong pula oleh semakin maju dan berkembangnya perekonomian di Provinsi Riau sehingga menarik para pendatang baru mengadu nasib di sini, dan tentunya bermukim di wilayah Provinsi Riau. Meskipun demikian, Budaya Melayu sebagai budaya asli penduduk Provinsi Riau masih tetap eksis dan dipertahankan, misalnya melalui seni tari, seni suara, pantun, sastra, kuliner, pakaian, upacara adat, upacara perkawinan, khitanan, bangunan rumah adat, dan tata krama kehidupan masyarakat. Komitmen untuk tetap mempertahankan dan melestarikan budaya Melayu ini dinyatakan secara tegas dalam visi Riau 2020 yang berbunyi "Terwujudnya Provinsi Riau Sebagai Pusat Perekonomian Dan Kebudayaan Melayu Dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis, Sejahtera Lahir Dan Bathin, Di Asia Tenggara Tahun 2020".

Nilai-nilai Kerukunan Dalam Budaya Melayu
Jika dilihat sejarah ke belakang, sesungguhnya Budaya Melayu yang identik dengan Islam sudak sejak zaman dahulu menyatu dalam masyarakat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari baik secara sadar maupun tidak sadar, karena antara ajaran Islam itu sendiri dan cara hidup masyarakat hampir tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Islam adalah budaya masyarakat, dan budaya masyarakat adalah Islam. Kondisi seperti ini, langsung maupun tidak langsung berpengaruh dalam perilaku pengamalan agama, termasuk dalam membina kerukunan sesama umat beragama dan antar umat berbeda beragama.

Kita ketahui bahwa masyarakat Melayu di masa lampau bahkan sampai saat ini adalah masyarakat yang bersifat akomodatif, bersahabat, wellcome terhadap kaum perantau yang datang membawa budaya dan agama baru, baik dari dalam maupun luar negeri. Misalnya pendatang dari India dengan membawa agama Hindu, dari Cina dengan agama Budha dan Konghuchu, dari Eropa dengan agama Kristen dan Katolik, maupun pendatang lainnya dari beragam etnis di wilayah Nusantara. Meskipun demikian, hingga kini semua suku yang datang, kuat memegang tradisi yang berlaku di masyarakat dan da¬pat menerima budaya Melayu sebagai payung bersama. Pepatah Melayu, "di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung" tampaknya dapat diterima dan diikuti oleh para pendatang.

Sepanjang catatan sejarah, di masa pemerintahan Kerajaan Melayu hampir tidak pernah dijumpai konflik di dalam masyarakat baik yang bernuansa etnis maupun agama. Ini pula agaknya kenapa budaya rukun dalam masyarakat Melayu tersebut mampu terpelihara dengan baik selama berabad-abad, karena dikaitkan dengan wujudnya nilai-nilai kerukunan yang terdapat di antara pasal-pasal dalam Gurindam 12 karya Raja Ali Haji.

Oleh sebab itu, hingga kini Gurindam 12 sebagai salah satu produk seni budaya menjadi masterpiece Budaya Melayu yang senantiasa dikenang orang. Karya monumental salah seorang Raja Melayu yang sarat dengan pesan-pesan agama dan kemanusiaan ini memberikan pengaruh besar dalam membentuk perilaku masyarakat Melayu dalam pergaulan mereka sehari-hari. Jadi cukup beralasan bahwa keadaan harmonis dan rukun yang selama ini terbangun secara kondusif di Riau merupakan kontribusi nyata dari keberadaan Budaya Melayu secara umum dan Gurindam 12 secara khusus.

Tak dapat dipungkiri, keberadaan Kerajaaan Melayu Riau merupakan salah satu faktor penting dalam membina kerukunan dan keharmonisan masyarakat termasuk kerukunan umat beragama. Memang, sedari awal semenjak berdirinya kerajaan Melayu di wilayah Riau (kini menjadi Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau), masyarakat Melayu selalu tebuka menerima kehadiran para pendatang dari pelbagai suku, bangsa, dan agama. Hal ini mungkin disebabkan antara lain oleh sifat etnis Melayu yang selalu "welcome", terbuka terhadap siapa saja dan memiliki rasa persaudaraan yang tinggi.

Orang Melayu Yang Terbuka
Orang melayu memliki ciri-ciri kepribadian yang unik di antaranya:
1). Lebih suka menghindari konflik dan ketidaknyamanan dalam interaksi sosial dengan menghindari kontak dengan individu-individu yang dianggap menyebabkan ketidak-nyamanan tersebut. 2) Lebih suka menyampaikan sesuatu maksud secara tidak langsung, misalnya menggunakan pantun atau perumpamaan. 3) Lebih suka menahan diri dalam banyak hal, seperti misalnya dalam hal kekayaan atau penghasilan. 4) Orang melayu memiliki sifat sentimental sebagaimana tercermin dalam lagu-lagu Melayu. 5) Gabungan dari berbagai kepribadian tersebut memberi kesan bahwa orang Melayu memiliki kepribadian introvert (tertutup). 6) Gabungan dari berbagai kepribadiian tersebut melahirkan kepribadian lain orang Melayu, yaitu mereka suka damai dan toleran. Namun, dibalik itu semua, jika orang Melayu merasa direndahkan, untuk mempertahankan harga diri mereka terkadang muncul dalam perilaku "amuk"(amuk massa) (Koentjaraningrat: 2007). Sifat budaya Melayu yang terbuka ini tentunya akan lebih cenderung untuk menerima budaya yang datang dari luar seperti budaya dari India, Cina, dan Jawa.

Meskipun orang melayu tidak lagi merupakan satu-satunya penduduk mayoritas masyarakat Riau, na¬mun karena Provinsi Riau berada di bawah naungan budaya Melayu, maka para penda¬tang diharapkan menyesuaikan diri dengan budaya melayu. Budaya melayu dijadikan payung dan acuan bagi mereka dalam berprilaku dan bertindak. Pepatah: "Dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung", dipegang teguh oleh para pendatang. Agar masyarakat selalu menjaga budaya melayu, maka setiap hari Jum`at seluruh karyawan instansi pemerintah harus memakai pakaian melayu, berupa baju "Teluk Belanga", dan dalam setiap pidato selalu disertai dengan pantun.

Semua nilai-nilai budaya Melayu tersebut sesungguhnya merupakan kearifan lokal dan menjadi modal dasar yang sangat kokoh dalam membangun, memupuk, mempertahankan, dan melestarikan kerukunan khususnya kerukunan umat beragama di Provinsi Riau dan Indonesia. Mari kita gali, kembangkan dan amalkan nilai-nilai asli budaya kita dan tentunya nilai-nilai agama demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang rukun dan harmonis.

Karena itu pola-pola penyebaran suku-suku yang ada di Riau sudah terbentuk secara otomatis mengikuti pola kesamaan bahasa, budaya, pekerjaan, agama, dan suku, meskipun pola-pola tersebut bukanlah merupakan sesuatu yang tetap dan permanent.Mereka ini tinggal dan menyebar di daerah-daerah tertentu dan kota.

Adapun secara garis besarnya suku-suku yang terdapat di Provinsi Riau dapat dikelompokkan sebagai berikut:
1. Suku Melayu; merupakan penduduk asli dan mayoritas, terdapat di seluruh daerah Riau.
2. Suku Bugis dan Makassar; mereka datang dari Sulawesi Selatan. Banyak terdapat di Indragiri Hilir, seperti di Tembilahan, Enok, Tempuling Gaung anak Serka dan Reteh. Suku Banjar; Suku Banjar ini datang dari Kalimantan Selatan, mereka menetap di Tembilahan dan Sapat.
3. Suku Mandahiling; mereka tinggal dengan daerah berbatasan dengan Sumatera Utara seperti di Pasir Pengaraian.
4. Suku Batak; mereka tinggal dikota-kota yang agak besar. Banyak diantara mereka yang bekerja sebagai Pegawai Negeri, anggota TNI dan buruh.
5. Suku Jawa; pada umumnya ada di daerah Riau, terutama daerah transmigrasi dan daerah perkotaan. Mereka ada yang bekerja sebagai petani yang rajin, pegawai negeri, anggota TNI, buruh dan sebagainya.
6. Suku Minangkabau; suku Minangkabau pada umumnya tinggal di kota-kota dan daerah pasar. Pada umumnya mereka hidup sebagai pedagang, namun banyak juga yang menjadi pegawai negeri, anggota TNI, dll. Suku Minangkabau merupakan suku yang suka merantau.
7. Suku-suku lainnya adalah Cina; Suku Cina pada umumnya tinggal di daerah kepulaun seperti di Bagansiapi-api dan Bengkalis. Namun sekarang ini banyak juga yang tinggal didaerah perkotaan.

Kondisi Kehidupan Beragama Masyarakat Riau
Kehidupan umat beragama dan budaya yang sangat beragam di Provinsi Riau sejak dahulu sampai saat sekarang cukup aman dan damai serta berjalan sesuai tatanan sosial yang ada dalam masyarakat. Pemeluk dari berbagai agama yang ada di daerah ini seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghuchu relatif hidup rukun dan damai berdampingan mesra dalam ayoman pemerintah daerah. Meskipun terjadi konflik, tidak sampai menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang besar.
Pemerintah dan segenap lapisan masyarakat senantiasa melakukan berbagai dialog kerukunan dalam bingkai Tri Kerukunan Umat Beragama yaitu: kerukunan antar intern umat bergama, kerukunan antar umat beragama dan kerukuan antar umat beragama dengan pemerintah.

Perhatian Pemerintah Provinsi Riau terhadap kerukunan umat beragama diimplementasikan dengan koordinasi yang sangat sistematik dengan lembaga agama, etnis dan suku dalam setiap persolan yang bersinggungan langsung dengan kasus-kasus Sara.

Adapun perhatian besar dari Pemerintah Provinsi Riau adalah dengan pembentukan FKUB Provinsi dan FKUB Kabupaten/Kota. Pemerintah provinsi Riau telah memberikan apresiasi yang cukup baik terhadap kegiatan kerukunan umat bergama di provinsi Riau. Hal itu direalisasikan dengan menganggarkan kegitan KUB setiap tahunnya dalam APBD Provinsi Riau sejak tahun 2006.

Secara umum, kondisi kehidupan beragama di provinsi Riau cukup baik pada tahun 2010 ini, namun masih ditemukan permasalahan krusial yang dihadapi misalnya pendirian rumah ibadah yang menyalahi aturan izin pendirian rumah ibadah (IMB). Tentunya hal ini bertentangan dengan peraturan bersama dua menteri (Menag dan Mendagri) nomor 9 dan 8 tahun 2006. Dukungan penuh dari masyarakat dan pemerintah Provinsi Riau sampai saat ini sangat baik dan kondusif, baik dalam bentuk moril maupun materil.

Adapun jumlah pemeluk agama di Provinsi tahun 2010 tercatat sebagai berikut: 1. Islam 4.907. 218 jiwa. 2. Kristen 313.600 jiwa. 3. Katolik 125.561 jiwa. 4. Hindu 21.837 jiwa. 5. Budha 150.759 jiwa. 6. KongHuChu 725 jiwa. 7. Lain-lain 434 jiwa.

Kasus-kasus Keagamaan Yang Terjadi Dan Solusinya
Sepanjang tahun 2010, kasus-kasus keagamaan yang terjadi di Provinsi Riau tidak begitu mencolok, meskipun cukup mempengaruhi suasana keharmonisan kerukunan umat beragama secara keseluruhan.
Adanya aliran sempalan dalam Islam yang jumlah dan kegiatannya tidak signifikan berkembang di beberapa kabupaten, seperti Jemaat Tafsir di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak dan Kota Dumai, Ahmadiyah di Kota Pekanbaru, di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dan di Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Semua aliran sempalan ini pada dasarnya bisa diatasi oleh pemerintah melalui tindakan preventif, peringatan, penertiban, dan pembinaan dengan berbagai metode dan pendekatan, baik oleh pemerintah, FKUB, MUI, dan sebagainya.

Sedangkan untuk agama lain, kasus yang terjadi adalah penolakan pendirian Gereja Kristen di Tembilahan Indragiri Hilir. Masalah tersebut sudah diselesaikan dengan pembatalan pendiriannya oleh pemerintah daerah.

Program Kerja Kerukunan Umat Beragama Yang Telah Dilaksanakan
Program Kerja Tahun 2011 yang sudah dilaksanakan oleh Subbag Hukmas dan KUB Kanwil Kemenag Riau baik yang dilaksanakan secara mandiri maupun berkoordinasi dengan FKUB Provinsi Riau antara lain:
1. Melaksanakan rapat koordinasi antara Pengurus FKUB Provinsi Riau dengan Pengurus FKUB Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau.
2. Mencetak Buku Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Ummat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Ummat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.
3. Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Kepada seluruh Camat dan KUA Kecamatan se Provinsi Riau.
4. Melaksanakan Konsultasi/Koordinasi/Pembinaan ke Jakarta, Kabupaten/Kota dan Daerah lainnya.
5. Melaksanakan Rapat/Pertemuan Rutin setiap bulan.
6. Melaksanakan Pelantikan Pengurus FKUB Provinsi Riau Priode 2010-2015.
7. Membuat Laporan Tahunan dan Tengah Tahunan.
8. Melaksanakan dialog Interaktif membangun kerukunan umat beragama di televisi dan RRI

Sejak dikeluarkannya PBM Menag dan Mendagri Tahun 2006 oleh pemerintah, kegiatan pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Riau berjalan cukup baik, meskipun di san-sini terdapat kekurangan, hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan. Disamping itu juga terdapat faktor-faktor pendukung lain yang membantu pelaksanaan pembinaan KUB. Apalagi setelah terjadinya peristiwa bernuansa kekerasan agama di Cikesik dan Pemalang baru-baru ini, Pemerintah mulai lebih intensif dan serius memperhatikan masalah KUB ini. Komitmen pemerintah ini paling tidak menjadi modal utama seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan kerukunan dan kehidupan agama yang harmonis di Indonesia.

Upaya penanaman, pemupukan, pemeliharaan, dan pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia adalah tugas seluruh komponen masyarakat tanpa terkecuali. Meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kehidupan keberagamaan di Indonesia, namun masih dirsakan kurang serius dan sungguh-sungguh.

Pemerintah selaku pihak yang berwewenang mengautur kehidupan beragama masyarakat harus lebih tegas dalam menegakkan hokum dan memberikan sanksi setimpal bagi pelanggar atau pelaku kekerasan keagaamaan.
Disamping itu, masyarakat selaku pemeluk agama harus lebih menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya secara lebih benar, karena dengan mengamalkan ajaran agama secara benar akan terhindar sedini mungkin dari penyebab konflik, sebab tidak ada satupun agama yang tidak menerpakan ajaran cinta damai, persaudaraan dan saling tolong menolong.

©2008 Kementerian Agama Republik Indonesia Pusat Informasi Keagamaan dan Kehumasan
Halaman ini diproses dalam waktu 0.004492 detik